JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 115 hasil yang relevan dengan "tutorial pengisian NPWP untuk pelaku usaha "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | KEWAJIBAN PERPAJAKAN | HAK DAN KEWAJIBAN
63/PMK.03/2021

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara E...

  • Ditetapkan: 07 Jun 2021
  • Diundangkan: 08 Jun 2021
Thumbnail
Tidak Berlaku
SANKSI ADMINISTRATIF | SUMBER DAYA ALAM
98/PMK.04/2019

Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ke...

  • Ditetapkan: 01 Jul 2019
  • Diundangkan: 01 Jul 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | KEGIATAN USAHA HULU
195/PMK.02/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK. 02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan...

  • Ditetapkan: 19 Des 2017
  • Diundangkan: 19 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | PIUTANG NEGARA
36/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Angg...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2018
  • Diundangkan: 06 Apr 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
PIUTANG NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
95/PMK.010/2019

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Angg...

  • Ditetapkan: 21 Jun 2019
  • Diundangkan: 21 Jun 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JUAL BELI | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ atau Bangunan, dan...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
242/PMK.03/2014

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
151/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

  • Ditetapkan: 30 Sep 2016
  • Diundangkan: 30 Sep 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
57/PUU-XVIII/2020

Permohonan: a. Mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. ...

    • 1
    • ...
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengisian NPWP pelaku usaha...
    • cara mendaftar NPWP online...
    • syarat NPWP untuk usaha mikro...
    • panduan NPWP untuk UMKM...
    • pentingnya NPWP bagi pelaku usaha...