JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 2.173 hasil yang relevan dengan "30 "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
KEP-440/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 30 April 2019

  • Ditetapkan: 06 Mei 2019
Thumbnail
BIDANG PAJAK
KepDJP KEP-440/PJ/2019

Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 30 April 2019

  • Ditetapkan: 06 Mei 2019
Thumbnail
PEGAWAI NEGERI SIPIL | GAJI POKOK
PERPRES 16 TAHUN 2019

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peratura...

  • Ditetapkan: 13 Mar 2019
  • Diundangkan: 13 Mar 2019
Thumbnail
HUKUM UMUM | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 19 TAHUN 2019

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 17 Okt 2019
  • Diundangkan: 17 Okt 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
VETERAN REPUBLIK INDONESIA | PERUBAHAN KEDUA
89/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang...

  • Ditetapkan: 09 Agu 2018
  • Diundangkan: 09 Agu 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
VETERAN REPUBLIK INDONESIA | BIDANG PERBENDAHARAAN
229/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka ...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PERUBAHAN | UNDANG-UNDANG
UU 2 TAHUN 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

  • Ditetapkan: 15 Jan 2014
  • Diundangkan: 15 Jan 2014
Thumbnail
PENCABUTAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 3 TAHUN 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pem...

  • Ditetapkan: 15 Jun 2010
  • Diundangkan: 15 Jun 2010
Thumbnail
NILAI KURS | DASAR PELUNASAN
16/KMK.014/2000

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 24 S/D 30 ...

  • Ditetapkan: 24 Jan 2000
  • Diundangkan: 24 Jan 2000
Thumbnail
NILAI KURS | BEA MASUK
132/KMK.014/2000

Nilai Kurs Sebagai Dasar Perhitungan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa dan Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor, Pph yang Berlaku untuk Tanggal 24 S/D 30 Apr...

  • Ditetapkan: 24 Apr 2000
  • Diundangkan: 24 Apr 2000
  • 1
  • 2
  • ...
  • 218

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan fiskal...
  • pengelolaan anggaran...
  • transparansi keuangan...
  • perpajakan dan kepatuhan...
  • laporan keuangan pemerintah...