JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 183 hasil yang relevan dengan "PPh pasal 21 "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PEMUSATAN | PAJAK PENGHASILAN
SE SE-48/PJ.43/1995

Prosedur Pemrosesan Permohonan Pemusatan Pph Pasal 21 (Seri Pph Pasal 21 No. 8)

  • Ditetapkan: 30 Okt 1995
Thumbnail
IZIN | PEMUSATAN
SE SE-24/PJ.43/1995

Penanganan Pph Pasal 21 Perusahaan Go Public yang Telah Memperoleh Ijin Pemusatan Pph Pasal 21/Pasal 26 (Seri Pph Pasal 21 No. 5)

  • Ditetapkan: 26 Apr 1995
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | ORGANISASI INTERNASIONAL
SE SE-13/PJ.4/1995

Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Berkewajiban Melakukan Pemotongan Pph Pasal 21 dan Pph Pasal 26 Ayat (1) Huruf D (Seri Pph Pasal 21-2)

  • Ditetapkan: 28 Feb 1995
Thumbnail
EFEK | OBLIGASI
SE SE-28/PJ.43/1995

Pph Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Pegawai Departemen Keuangan

  • Ditetapkan: 09 Feb 1995
Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT/DAERAH | PEMBAGIAN
6/KMK.04/2001

Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pph Orang Pribadi dalam Negeri dan Pph Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 09 Jan 2001
  • Diundangkan: 09 Jan 2001
Thumbnail
Tidak Berlaku
PPH PASAL 21 | PEKERJAAN JASA
462/KMK.04/1998

Pemotongan Pph Pasal 21 yang Bersifat Final atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Tertentu

  • Ditetapkan: 21 Okt 1998
  • Diundangkan: 21 Okt 1998
Thumbnail
PEGAWAI | PAJAK
SE SE-18/PJ.43/1995

Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Paja...

  • Ditetapkan: 20 Apr 1995
Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • PPh Pasal 21 bagi karyawan...
  • PPh Pasal 21 untuk freelancer...
  • perhitungan PPh Pasal 21...
  • kebijakan perpajakan PPh Pasal 21...
  • pengurangan PPh Pasal 21 untuk pekerja lepas...