JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 107 hasil yang relevan dengan "Potensi adopsi cryptocurrency dalam sistem pembayaran "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | RECURRENT COST
47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 09 Mei 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
ELEKTRONIK | PENERIMAAN NEGARA
225/PMK.05/2020

Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 114 TAHUN 2020

Strategi Nasional Keuangan lnklusif

  • Ditetapkan: 07 Des 2020
  • Diundangkan: 07 Des 2020
Thumbnail
RECURRENT COST | SPAN
166/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2017
  • Diundangkan: 20 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
  • 1
  • 2
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • potensi adopsi cryptocurrency dalam pembayaran...
  • kebijakan kementerian keuangan terhadap cryptocurrency...
  • keamanan transaksi cryptocurrency di sektor keuangan...
  • dampak adopsi cryptocurrency pada perekonomian nasional...
  • integrasi teknologi blockchain dalam sistem pembayaran pemerintah...