JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 3.063 hasil yang relevan dengan "Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2014

Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 25 Jul 2014
  • Diundangkan: 25 Jul 2014
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | RECURRENT COST
193/PMK.05/2016

Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span);

  • Ditetapkan: 16 Des 2016
  • Diundangkan: 16 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | RECURRENT COST
47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 09 Mei 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
RECURRENT COST | SPAN
166/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2017
  • Diundangkan: 20 Nov 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | PELAKSANAAN
278/PMK.05/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN
212/PMK.05/2014

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2014 dalam Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 02 Des 2014
  • Diundangkan: 02 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
62/PMK.05/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbend...

  • Ditetapkan: 13 Mei 2019
  • Diundangkan: 13 Mei 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
158/PMK.05/2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem P...

  • Ditetapkan: 04 Nov 2022
  • Diundangkan: 14 Nov 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
188/PMK.05/2017

Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 08 Des 2017
  • Diundangkan: 08 Des 2017

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 307

Loading...
Quick Look - ??
  • Sistem informasi keuangan publik...
  • Pengelolaan anggaran pemerintah...
  • Transparansi dan akuntabilitas anggaran...
  • Efisiensi belanja negara...
  • Reformasi perbendaharaan dan anggaran...