PMK 123 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama

• Ditetapkan: 30 Des 2024
• Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadapHalaman 42

PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

• Ditetapkan: 30 Des 2024
• Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadapHalaman 40

PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

• Ditetapkan: 12 Nov 2018
• Diundangkan: 14 Nov 2018

PMK 108 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

• Ditetapkan: 29 Des 2025
• Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadapPasal 1

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

• Ditetapkan: 09 Sep 2023
• Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadapPasal 9

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

• Ditetapkan: 31 Des 2018
• Diundangkan: 31 Des 2018

29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

• Ditetapkan: 04 Feb 2010
• Diundangkan: 05 Feb 2010

6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

Relevan terhadapHalaman 205