JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.095 hasil yang relevan dengan "keberlanjutan dalam sistem e-procurement "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
RECURRENT COST | SPAN
166/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2017
  • Diundangkan: 20 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK | TARIF BEA MASUK
PMK 62 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang...

  • Ditetapkan: 27 Agu 2025
  • Diundangkan: 08 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-15/PB/2024

Pedoman Teknis Pemindahan Saldo yang Berasal dari Surplus Anggaran Badan Layanan Umum kepada Badan Layanan Umum yang Lain

  • Ditetapkan: 04 Des 2024
  • Diundangkan: 04 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | RENCANA STRATEGIS
PERPRES 80 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/lembaga

  • Ditetapkan: 30 Jun 2025
  • Diundangkan: 30 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN PELAKSANAAN
PMK 95 TAHUN 2025

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PMK 64 TAHUN 2025

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Agu 2025
  • Diundangkan: 04 Sep 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 50 TAHUN 2025

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | RECURRENT COST
47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 09 Mei 2018

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 110

Loading...
Quick Look - ??
  • sistem e-procurement berkelanjutan...
  • integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengadaan...
  • transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement...
  • evaluasi dampak lingkungan dalam pengadaan publik...
  • analisis risiko keberlanjutan pada proyek pemerintah...