JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 101 hasil yang relevan dengan "kepatuhan sistem pembayaran "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-20/PB/2024

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 30 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM TATA NEGARA | BIDANG UMUM
154/PMK.01/2021

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 28 Okt 2021
  • Diundangkan: 29 Okt 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 15 TAHUN 2025

Pemeriksaan Pajak

  • Ditetapkan: 10 Feb 2025
  • Diundangkan: 14 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH | RECURRENT COST
47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 09 Mei 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEPABEANAN | MITRA UTAMA
PMK 128 TAHUN 2023

Mitra Utama Kepabeanan

  • Ditetapkan: 28 Nov 2023
  • Diundangkan: 30 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-4/PB/2021

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 08 Mar 2021
  • Diundangkan: 08 Mar 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 143 TAHUN 2023

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 22 Des 2023
Thumbnail
RECURRENT COST | SPAN
166/PMK.010/2017

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Span) Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 20 Nov 2017
  • Diundangkan: 20 Nov 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • kepatuhan pembayaran pajak...
  • audit kepatuhan fiskal...
  • transparansi sistem pembayaran...
  • pengelolaan anggaran negara...
  • mekanisme pemantauan keuangan...