147/KMK.04/1998

Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

• Ditetapkan: 27 Feb 1998
• Diundangkan: 27 Feb 1998

PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

• Ditetapkan: 21 Jan 2025
• Diundangkan: 03 Feb 2025

Relevan terhadapPasal 94, Pasal 140, dan Pasal 138

UU 19 TAHUN 1997

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

• Ditetapkan: 23 Mei 1997
• Diundangkan: 23 Mei 1997

Relevan terhadapPasal 1, Pasal 2, dan Pasal 6

UU 19 TAHUN 1959

Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

• Ditetapkan: 26 Jun 1959
• Diundangkan: 26 Jun 1959

PMK 61 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

• Ditetapkan: 09 Jun 2023
• Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadapPasal 78, Pasal 79, dan Pasal 8

189/PMK.03/2020

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

• Ditetapkan: 27 Nov 2020
• Diundangkan: 27 Nov 2020

Relevan terhadapMenimbang, Pasal 6, dan Pasal 33

608/KMK.04/1994

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa

• Ditetapkan: 21 Des 1994
• Diundangkan: 21 Des 1994

UU 19 TAHUN 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

• Ditetapkan: 02 Agu 2000
• Diundangkan: 02 Agu 2000

268/KMK.04/1995

Tatacara Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa

• Ditetapkan: 26 Jun 1995
• Diundangkan: 26 Jun 1995

UU 19 TAHUN 1959

Penetapan Undang-Undang Darurat No.27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Menjadi Undang-Undang

• Ditetapkan: 26 Jun 1959
• Diundangkan: 26 Jun 1959