Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Relevan terhadap dan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
Relevan terhadap
Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Relevan terhadap
Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
Relevan terhadap
Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Relevan terhadap
Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan
Relevan terhadap
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Relevan terhadap
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Relevan terhadap