JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.881 hasil yang relevan dengan "sanksi administratif dalam pengelolaan keuangan negara "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 73 TAHUN 2023

Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolah...

  • Ditetapkan: 24 Jul 2023
  • Diundangkan: 24 Jul 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK NOMOR 10/MK/EF/2025

Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 Sampai Dengan 31 Januari 2...

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 30 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | BIDANG BEA CUKAI
PER-5/BC/2025

Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor

  • Ditetapkan: 14 Mar 2025
  • Diundangkan: 14 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 117 TAHUN 2024

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 27 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 118 TAHUN 2024

Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 27 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CUKAI | PELANGGARAN
PMK 96 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai

  • Ditetapkan: 19 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
52/PMK.02/2021

Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik ...

  • Ditetapkan: 31 Mei 2021
  • Diundangkan: 31 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
JAMINAN HARI TUA | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
66/PMK.02/2021

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Apara...

  • Ditetapkan: 14 Jun 2021
  • Diundangkan: 14 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 165 TAHUN 2023

Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai u...

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TINDAK PIDANA | PERPAJAKAN
PMK 17 TAHUN 2025

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  • Ditetapkan: 19 Feb 2025
  • Diundangkan: 25 Feb 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 189

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi administratif pengelolaan keuangan negara...
  • kepatuhan anggaran pemerintah...
  • perlindungan aset negara...
  • pengawasan keuangan publik...
  • transparansi dan akuntabilitas anggaran...