JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14691 (Release-379)

Ditemukan 12 hasil
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | DAERAH PABEAN
48/PMK.03/2020

Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud da...

  • Ditetapkan: 05 Mei 2020
  • Diundangkan: 05 Mei 2020
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN KEMBALI | PENGUSAHA KENA PAJAK
31/PMK.03/2014

Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yan...

  • Ditetapkan: 10 Feb 2014
  • Diundangkan: 10 Feb 2014
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | PERSETUJUAN
49/PMK.03/2019

Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

  • Ditetapkan: 26 Apr 2019
  • Diundangkan: 26 Apr 2019
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
5/PMK.010/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam...

  • Ditetapkan: 19 Jan 2017
  • Diundangkan: 19 Jan 2017
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PERJANJIAN INTERNASIONAL
157/PMK.010/2015

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.

  • Ditetapkan: 12 Agu 2015
  • Diundangkan: 13 Agu 2015
  • Terjemahan
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PERUBAHAN
93/PMK.03/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak...

  • Ditetapkan: 19 Jun 2019
  • Diundangkan: 16 Jun 2019
  • Terjemahan
Thumbnail
EODB | BIDANG PAJAK | EODB
39/PMK.03/2018

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

  • Ditetapkan: 12 Apr 2018
  • Diundangkan: 12 Apr 2018
  • Terjemahan
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFORMASI | TRANSAKSI
213/PMK.03/2016

Jenis Dokumen Dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Ist...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
  • Terjemahan
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | MODAL PERUSAHAAN
169/PMK.010/2015

Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
  • Terjemahan
Thumbnail
EODB | BIDANG KEPABEANAN | ELEKTRONIK
71/PMK.04/2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan.

  • Ditetapkan: 12 Jul 2018
  • Diundangkan: 23 Jul 2018
  • Terjemahan
  • 1
  • 2

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan fiskal...
  • sistem perpajakan...
  • pengelolaan anggaran...
  • transparansi keuangan...
  • investasi publik...