Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
108/PMK.08/2007

108/PMK.08/2007

Kementerian Keuangan
06 Sep 2007
Dicabut

Fulltext (146 MB)

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

Nama ^{* (wajib diisi)}

Email ^{* (wajib diisi)}

Nama Institusi/Organisasi/Perusahaan

Masukan/Aspirasi ^{* (wajib diisi)}

Saya menyatakan bahwa identitas yang saya sampaikan adalah benar, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran maka saya bersedia diproses secara hukum.

108/PMK.08/2007 - Sistem Dealer Utama | JDIH Kementerian Keuangan

07 Okt 2013
Dicabut dengan 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.
14 Feb 2008
Diubah dengan 30/PMK.08/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PerDJPPR PER-2/PU/2007

Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

PerDJPPR PER-2/PU/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-02/Pu/2007 Tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 59 TAHUN 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara