Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

108/PMK.08/2007 - Sistem Dealer Utama | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
108/PMK.08/2007

108/PMK.08/2007

Kementerian Keuangan
06 Sep 2007
Dicabut

Fulltext (147 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

108/PMK.08/2007

Judul

Sistem Dealer Utama

Nomor

108

Tahun

2007

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

SISTEM DEALER UTAMA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

Tanggal Penetapan

06 Sep 2007

Tanggal Pengundangan

06 Sep 2007

Tanggal Berlaku

06 Sep 2007 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

07 Okt 2013
Dicabut dengan 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.
14 Feb 2008
Diubah dengan 30/PMK.08/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PerDJPPR PER-2/PU/2007

Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

PerDJPPR PER-2/PU/2008

Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-02/Pu/2007 Tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

PMK 59 TAHUN 2025

Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara