Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

Beranda
Dokumen
109/PMK.04/2020

109/PMK.04/2020

Kementerian Keuangan
11 Agu 2020
Berlaku

Fulltext (2 MB)Abstrak

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

109/PMK.04/2020

Judul

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Nomor

109

Tahun

2020

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Hukum Keuangan Negara

Subyek

PROGRAM PEN KAWASAN PABEAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Tanggal Penetapan

11 Agu 2020

Tanggal Pengundangan

11 Agu 2020

Tanggal Berlaku

11 Sep 2020 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2020 (897)

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

109/PMK.04/2020 - Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara | JDIH Kementerian Keuangan

11 Sep 2020
Mencabut 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
11 Sep 2020
Mencabut 133/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

PMK 14 TAHUN 2026

Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate yang Berasal dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand

PMK 9 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

PMK 21 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan