144/PMK.06/2021

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2021 dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 dalam rangka penyempurnaan tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Peraturan ini juga bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • Menjelaskan istilah penting seperti LPEI, piutang, restrukturisasi, penghapusbukuan, penghapustagihan, dan piutang macet.
   • Mengatur tata cara penghapusan piutang melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan.

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

   • Penghapusbukuan piutang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri sesuai dengan nilai piutang.
   • Penghapustagihan piutang dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
   • Legalitas dokumen penghapusan piutang menjadi tanggung jawab LPEI.

3. Tata Cara Penghapusbukuan

   • Dilakukan terhadap piutang macet yang telah melalui upaya restrukturisasi atau ada putusan pengadilan yang menghalangi restrukturisasi.
   • Penghapusbukuan dapat dilakukan meskipun ada kesalahan penyaluran jika pihak yang bertanggung jawab telah dikenai sanksi.
   • Rencana penghapusbukuan harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan disertai dokumen pendukung.
   • Proses pengajuan penghapusbukuan melibatkan persetujuan bertahap dari Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Menteri sesuai nilai piutang.

4. Tata Cara Penghapustagihan

   • Dilakukan setelah piutang dihapusbukukan dan penagihan selama 10 tahun tidak berhasil.
   • Persyaratan penghapustagihan meliputi piutang telah dihapusbukukan, biaya penagihan lebih besar dari hasil tagih, tidak ada kasus hukum berjalan, dan tidak ada potensi pemulihan.
   • Permohonan penghapustagihan diajukan oleh Direktur Eksekutif kepada Dewan Direktur untuk disetujui.

5. Monitoring dan Pelaporan

   • Dewan Direktur memantau pembiayaan bermasalah setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri secara triwulanan.
   • Direktur Eksekutif melaporkan pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan kepada Dewan Direktur dan Menteri secara triwulanan.

6. Ketentuan Peralihan dan Penutup

   • Permohonan penghapusbukuan dan penghapustagihan yang sedang diproses tetap dilanjutkan berdasarkan peraturan ini.
   • Keputusan penghapusbukuan berdasarkan peraturan lama tetap berlaku.
   • Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan mencabut peraturan sebelumnya yang bertentangan.