Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
23/PMK.04/2015

23/PMK.04/2015

Kementerian Keuangan
06 Feb 2015
Dicabut

Fulltext (1 GB)Abstrak

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

23/PMK.04/2015 - Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. | JDIH Kementerian Keuangan

11 Sep 2020
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
109/PMK.04/2020
tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
31 Des 2019
Dicabut
Dokumen ini dicabut oleh
216/PMK.04/2019
tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor
02 Sep 2016

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Diubah

Dokumen ini diubah oleh

133/PMK.04/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

109/PMK.04/2020

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

PMK 32 TAHUN 2026

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atas Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Wuhan Iron and Steel, Co., Ltd., Republik Rakyat Tiongkok

PMK 60 TAHUN 2026

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)