Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
57/PMK.06/2016

57/PMK.06/2016

Kementerian Keuangan
08 Apr 2016
Dicabut

Fulltext (644 MB)Abstrak

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15943 (Release-35)

57/PMK.06/2016 - Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. | JDIH Kementerian Keuangan

31 Agu 2020
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
115/PMK.06/2020
tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
08 Apr 2016
Mencabut
Dokumen ini mencabut
33/PMK.06/2012
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

174/PMK.06/2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

PMK 106 TAHUN 2024

Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sewa Satuan Rumah Rusun yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

PMK 40 TAHUN 2024

Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara

207/PMK.06/2021

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

KMK 26/MK/PK/2026

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah