PER-3/BC/2026

Pendahuluan

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2026 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai menetapkan ketentuan baru dan menggantikan pengaturan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 beserta perubahan terakhirnya (PER-10/BC/2025) dan peraturan terkait yang dicabut. Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan dan pelayanan, serta mengakomodir perkembangan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang. Penerbitan ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai. Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan mengatur mekanisme penggunaan dokumen elektronik SKP serta tata laksana penyediaan, pemesanan, pelekatan, dan mekanisme penagihan Pita Cukai.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah kunci seperti Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penimbunan Sementara/Berikat, NPPBKC, Etil Alkohol (EA), Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT), Dokumen CK-1C, CK-1, CK-1A, P3C, Biaya Pengganti, SPPBP-1, Sistem Komputer Pelayanan (SKP), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kondisi TIK Tidak Normal, serta jabatan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang dipakai sepanjang Peraturan ini.
• Menetapkan bahwa definisi dan contoh format dokumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan melalui lampiran-lampiran (mis. Lampiran A-R) serta menegaskan peran SKP sebagai sistem utama untuk penyampaian dan pengelolaan dokumen cukai.

Ketentuan Umum Pelunasan Cukai

• Menegaskan bahwa pelunasan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia dilunasi saat pengeluaran dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan cukai atas BKC yang diimpor dilunasi pada saat diimpor untuk dipakai.
• Pelunasan dapat dilakukan dengan tiga cara: (a) pembayaran, (b) pelekatan Pita Cukai, atau (c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya; pelunasan dengan pembayaran diwajibkan untuk EA dan MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA sampai dengan 5%, sedangkan pelekatan Pita Cukai digunakan untuk MMEA dengan kadar >5% sampai 55%, MMEA impor sampai 55%, dan untuk HT.

Pelunasan Dengan Cara Pembayaran (CK-1C)

• Pelunasan dengan pembayaran harus dilakukan sebelum pengeluaran BKC dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat menggunakan dokumen CK-1C (format Lampiran A) dan untuk pengeluaran dari TPS/TPB mengikuti ketentuan kepabeanan.
• Pembayaran tunai untuk EA dan MMEA (kadar sampai 5%) dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lain pada tanggal yang sama dengan dokumen CK-1C; Pengusaha Pabrik yang mendapat kemudahan pembayaran berkala dikecualikan dari ketentuan tunai dan harus melunasi paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan penundaan/berkala.
• Kepala Kantor dapat menerima CK-1C bila NPPBKC tidak dibekukan, penetapan tarif atas merek masih berlaku, tidak memiliki utang cukai/tunggakan atau sanksi administratif, dan tidak ada rekomendasi dugaan tindak pidana cukai; barang yang sudah dibayar harus diajukan dokumen kepabeanan pada tanggal yang sama dengan CK-1C.

Penyediaan Pita Cukai (P3C): Pengajuan, Batasan, dan Ketentuan

• Pengajuan P3C awal oleh Pengusaha Pabrik dapat dilakukan mulai tanggal 1 sampai 10 setiap bulan untuk periode persediaan bulan berikutnya; Importir dapat mengajukan P3C awal sepanjang bulan; batas waktu P3C awal dapat diperpanjang sampai akhir bulan dalam kondisi khusus (mis. NPPBKC baru, perubahan golongan, merek baru, penetapan tarif, atau kendala tertulis Kepala Kantor).
• Batas kuantitas P3C awal untuk HT dan MMEA: untuk HT/MMEA paling banyak 100% dari rata-rata pemesanan CK-1/CK-1A selama 6 bulan terakhir; jika data rata-rata tidak tersedia, berlaku ketentuan alternatif berdasarkan profil risiko HT (rendah 50%, menengah 25%, tinggi 10%, belum profil 10%) dan untuk MMEA sesuai kebutuhan per bulan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi.
• P3C tambahan dapat diajukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk HT, satu kali per periode per jenis Pita Cukai, dan jumlah P3C tambahan untuk HT dibatasi paling banyak 50% dari P3C awal; P3C tambahan izin kepala kantor dapat diajukan hingga tanggal 25 dan untuk importir sampai akhir bulan; jenis Pita Cukai pada tambahan harus sama dengan yang diajukan pada P3C awal.
• Kriteria penerimaan P3C oleh Kepala Kantor meliputi kepemilikan NPPBKC yang tidak dibekukan, penetapan tarif merek masih berlaku, tidak memiliki utang/tunggakan atau sanksi (kecuali ada pengangsuran yang disetujui), pelunasan Biaya Pengganti jika ada, dan tidak ada dugaan tindak pidana; SKP memberikan validasi, batasan jumlah, nomor dan tanggal pendaftaran serta menolak P3C yang tidak lengkap, melebihi jumlah, atau tidak dalam kelipatan 10 lembar (batas minimal 10 lembar).

Lokasi Penyediaan, Kuota, dan Perubahan Lokasi Pita Cukai

• Ketentuan lokasi penyediaan: Pita Cukai HT untuk pabrik disediakan di Kantor Bea dan Cukai Pusat jika jumlah pemesanan untuk tahun berikutnya berdasarkan CK-1 (Nov tahun sebelumnya s.d. Okt tahun berjalan) >250.000 lembar, atau di Kantor Bea dan Cukai bila sampai dengan 250.000 lembar; Pita Cukai MMEA disediakan di Kantor Bea dan Cukai, sedangkan Pita Cukai untuk importir disediakan di Kantor Bea dan Cukai Pusat.
• Pengusaha dapat mengajukan permohonan perubahan lokasi penyediaan kepada Kepala Kantor; Kepala Kantor memutuskan dalam 5 (lima) hari kerja setelah permohonan lengkap dengan mempertimbangkan jumlah pemesanan (tidak melebihi 350.000 lembar), profil pengusaha, kapasitas dan keamanan tempat penyimpanan; permohonan perubahan berdasarkan jumlah pemesanan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
• Permohonan yang disetujui Kepala Kantor direkomendasikan ke Direktur yang memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Kantor, kapasitas penyimpanan di Pusat, kemudahan pelayanan, dan keamanan.

Pemesanan Pita Cukai (CK-1/CK-1A) dan Mekanisme Pelunasan

• Kepala Kantor menerima pemesanan apabila NPPBKC tidak dibekukan, keputusan tarif merek masih berlaku, tidak ada utang/tunggakan/sanksi (kecuali pengangsuran), Biaya Pengganti telah dilunasi, dan tidak ada dugaan tindak pidana; pemesanan menggunakan CK-1 (HT) atau CK-1A (MMEA) sesuai format lampiran dan hanya dapat dilakukan jika pita tersedia di kantor yang ditunjuk.
• Pembayaran untuk CK-1/CK-1A tunai dilakukan pada tanggal yang sama melalui bank persepsi/pos persepsi atau lembaga persepsi, sedangkan untuk yang mendapat kemudahan penundaan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan penundaan; SKP dan Sistem Billing DJBC menghasilkan kode billing dan status pelunasan dan SKP memberikan BPJ, tanggal jatuh tempo, serta mencatat transaksi pembayaran berkala pada BRCK-3.
• Proses pengambilan Pita Cukai mensyaratkan pencocokan identitas, tanda terima dua rangkap yang ditandatangani, dan pencatatan pemotongan saldo Pita Cukai pada SKP; pembatalan CK-1/CK-1A dapat diajukan sebelum serah terima dan diproses sesuai mekanisme pembatalan dengan nota pembatalan (Lampiran Q).

Penanganan Pita Cukai Tidak Tepat Jumlah dan Tidak Tepat Jenis Mutu

• Jika terdapat kekurangan jumlah, kelebihan jumlah, atau tidak tepat jenis mutu pada persediaan Pita Cukai yang belum dipesan, Kepala Kantor dapat mengajukan penambahan, penggantian, atau wajib menyerahkan kelebihan kepada Direktur; syarat untuk pengajuan kepada Direktur antara lain etiket dan kemasan luar berupa kertas harus utuh dan tidak rusak.
• Prosedur penambahan, penggantian, atau penyerahan diatur secara berjenjang: penelitian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kantor, rekomendasi atau pengajuan ke Kasubdit/Direktur, dan pelaksanaan penggantian/penambahan sesuai tata cara dalam Lampiran J/K, serta serah terima disertai BAST dan DPPC.

Pelekatan Pita Cukai ke Merek Lain

• Pelekatan Pita Cukai yang direalisasikan dengan CK-1/CK-1A ke merek lain hanya dapat diberitahukan sekali per jenis pita melalui SKP menggunakan format Lampiran L, dan merek tujuan harus memenuhi kesamaan sifat yang tercantum pada pita: untuk HT jenis, tarif, HJE, dan isi per kemasan harus sama; untuk MMEA tarif, golongan, dan volume/isi harus sama.
• Pelekatan hanya boleh dilakukan pada pita yang belum dilekatkan sebelumnya, hanya oleh Pengusaha Pabrik atau Importir pemegang satu NPPBKC di bawah pengawasan satu Kantor, dan pengusaha wajib melakukan penyesuaian di Buku Persediaan Pita Cukai/CSCK-3; Kepala Kantor dapat melakukan pengawasan tambahan untuk pengusaha berprofil risiko tinggi dan pelanggaran dapat menurunkan tingkat kepatuhan pengusaha.

Pita Cukai yang Tidak Direalisasikan dan Biaya Pengganti

• Pita Cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C tetapi tidak direalisasikan oleh CK-1/CK-1A dikenai pencacahan pada kondisi tertentu (akhir tahun anggaran, kebijakan baru tarif/HJE, perubahan golongan HT, atau pencabutan NPPBKC); pencacahan dilakukan oleh Kasubdit untuk persediaan pusat atau Kepala Kantor untuk persediaan kantor paling lambat 30 hari sejak terjadinya keadaan tersebut, dan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan (Lampiran M) yang diunggah ke SKP.
• Berita Acara Pencacahan menjadi dasar pemberian SPPBP-1 dan penagihan Biaya Pengganti; SPPBP-1 harus dilunasi paling lambat 30 hari sejak diterima, dan besarnya Biaya Pengganti diatur lebih lanjut dalam peraturan pengembalian cukai; jika tidak dilunasi, Kepala Kantor menolak melayani P3C dan CK-1 berikutnya dan tata cara penagihan susulan mengikuti ketentuan penagihan utang cukai.
• Untuk sisa persediaan di kantor, Kepala Kantor wajib menyerahkan berkas dan pita kepada Direktur paling lambat 60 hari setelah batas akhir pencacahan; Pejabat di Kantor Pusat dapat melakukan penghapusan/pemusnahan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik negara.

Pengajuan Dokumen, Kondisi TIK Tidak Normal, Perubahan dan Pembatalan

• Semua dokumen CK-1C, P3C, CK-1, dan CK-1A disampaikan secara elektronik melalui SKP; dalam Kondisi TIK Tidak Normal, penyampaian dilakukan secara tulisan pada formulir kepada Kepala Kantor dan tata laksana tertuang dalam ketentuan kelangsungan layanan TIK.
• Perubahan data pada dokumen yang telah terdaftar dapat diajukan karena kekhilafan nyata kepada Kepala Kantor; pejabat memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sepanjang perubahan tidak menyebabkan kekurangan penerimaan cukai; penolakan diberikan bila sudah terjadi pencetakan pita, serah terima pita, atau temuan pejabat.
• Pembatalan dokumen dapat dilakukan bila pembayaran tidak terpenuhi atau atas permohonan pengusaha; pembatalan atas permohonan diputuskan paling lama 3 hari kerja, dan pembatalan otomatis oleh SKP dilakukan jika kode billing telah melewati jatuh tempo sesuai ketentuan pembayaran elektronik.

Interoperabilitas Data SKP dan Ketentuan Peralihan

• SKP cukai dapat dan harus diintegrasikan dengan SKP kepabeanan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dengan minimal fitur: pertukaran data/informasi real-time, interoperabilitas standar data/dokumen elektronik, sinkronisasi proses pelayanan/pengawasan, dan pengamanan data sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Ketentuan peralihan mengatur bahwa apabila SKP belum diterapkan secara penuh, tata cara pelunasan cukai dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2018 (termasuk perubahan terakhir PER-10/BC/2025), dan penerapan SKP secara penuh wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan ini berlaku; pada saat Peraturan ini berlaku, PER-24/BC/2018 dan perubahan terakhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya