Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Beranda
Dokumen
PMK 115 TAHUN 2024

PMK 115 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan
23 Des 2024
Berlaku

Fulltext 0 Abstrak

Preview Image

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

PMK 115 TAHUN 2024 - Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai | JDIH Kementerian Keuangan

PMK 115 TAHUN 2024 Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

30 Jan 2025
MencabutTerbaru
Dokumen ini mencabut
111/PMK.04/2013
tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ atau Cukai.
Mencabut
Dokumen ini mencabut
169/PMK.04/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Mencabut

Dokumen ini mencabut

106/PMK.04/2022

tentang Pemungutan Bea Keluar

✨ Contoh Pertanyaan ✨

Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?

Apa latar belakang adanya peraturan ini?

Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?

Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait.

Buku Saku Juru Sita Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

PMK 154 TAHUN 2023

Penundaan Atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

PMK 58 TAHUN 2026

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga