Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14218

PMK 115 TAHUN 2024 - Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PMK 115 TAHUN 2024

PMK 115 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan
23 Des 2024
Berlaku

Fulltext (6 MB)

Preview Image

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PMK 115 TAHUN 2024

Judul

Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

Nomor

115

Tahun

2024

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Subyek

PENAGIHAN BEA DAN CUKAI

Tanggal Penetapan

23 Des 2024

Tanggal Pengundangan

31 Des 2024

Tanggal Berlaku

30 Jan 2025 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN 2024 (1089); 59 hlm.

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Umum

PMK 115 TAHUN 2024 Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

30 Jan 2025
Mencabut 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/ atau Cukai.
30 Jan 2025
Mencabut 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.
30 Jan 2025
Mencabut 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PMK 154 TAHUN 2023

Penundaan Atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

PMK 7 TAHUN 2025

Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

KEP-173/BC/2025

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Berser...

PMK 52 TAHUN 2024

Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara