PMK 58 TAHUN 2024

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf f dan Pasal 44 ayat (6) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah menetapkan badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi

   • PBB-P2 adalah pajak daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
   • BPHTB adalah pajak daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
   • Menteri adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2. Pengecualian Pajak

   • Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional tidak dikenakan PBB-P2.
   • Objek BPHTB yang diperoleh oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya pada saat terutang BPHTB tidak dikenakan BPHTB.

3. Daftar Lembaga Internasional

   • Rincian badan atau perwakilan lembaga internasional yang dikecualikan tercantum dalam lampiran peraturan dan dapat diubah oleh Menteri.
   • Lampiran mencakup organisasi internasional di bawah PBB, organisasi multilateral non-PBB, lembaga keuangan internasional, dan kerja sama teknik bilateral.

4. Ketentuan Peralihan

   • Hak dan kewajiban terkait PBB-P2 dan BPHTB sebelum berlakunya peraturan ini diselesaikan berdasarkan peraturan sebelumnya.

5. Pencabutan Peraturan Lama

   • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 dan Nomor 148/PMK.07/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan ini berlaku.

6. Pemberlakuan

   • Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.