PMK 87 TAHUN 2025

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri yang menetapkan tata cara penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah melalui pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU). Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DBH dan DAU serta mengatur alur proses bisnis, nomenklatur kelembagaan, dan pejabat pelaksana yang belum selaras dalam ketentuan sebelumnya. Peraturan ini juga menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 karena belum menyesuaikan regulasi dan pelaksanaan antar unit eselon I terkait pemotongan DBH dan/atau DAU.

Pokok Pengaturan

Ketentuan Umum

• Memuat definisi istilah utama yang digunakan dalam Peraturan, antara lain Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kesehatan (Iuran), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pemerintah Daerah, Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan (Tunggakan), BPJS Kesehatan, Menteri, Kapasitas Fiskal Daerah, KPA BUN, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
• Kapasitas Fiskal Daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Ruang Lingkup

• Pemotongan DBH dan/atau DAU hanya dilakukan terhadap Pemerintah Daerah yang mempunyai Tunggakan yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun dan telah dibuktikan telah dilakukan upaya penagihan oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan.
• Pemotongan DBH dan/atau DAU yang dilakukan sebagaimana dimaksud dianggap sebagai penyelesaian atas Tunggakan tersebut.

Rekonsiliasi dan Penetapan Besaran Tunggakan

• BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan rekonsiliasi untuk menentukan besaran Tunggakan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki masing-masing pihak; BPJS Kesehatan mengirim surat pemberitahuan kepada gubernur/bupati/wali kota yang minimal memuat jumlah Tunggakan dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi.
• Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dan gubernur/bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk, yang minimal memuat nama daerah, rincian jumlah Tunggakan yang disepakati dan/atau tidak disepakati, serta penyelesaian atas Tunggakan; berdasarkan berita acara tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.

Audit Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

• Jika Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi atau tidak menyepakati rincian Tunggakan, BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan.
• Berdasarkan hasil audit tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah.

Permintaan Pemotongan dan Persyaratan Surat

• Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU kepada Menteri berdasarkan penetapan besaran Tunggakan; Menteri mendelegasikan kewenangan berupa mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan.
• Surat permintaan pemotongan harus dilampiri dengan bukti upaya penagihan, penetapan besaran Tunggakan, asli berita acara hasil rekonsiliasi yang ditandatangani, dan asli surat penunjukkan pejabat yang menandatangani berita acara rekonsiliasi bila berita acara ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Perhitungan Besaran dan Tahapan Pemotongan

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DBH dan/atau DAU dengan mempertimbangkan: besaran permintaan pemotongan, besaran penyaluran, sanksi pemotongan/penundaan lainnya, Kapasitas Fiskal Daerah, serta pertimbangan lainnya seperti kondisi keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah.
• Kapasitas Fiskal Daerah yang menjadi pertimbangan mengacu pada peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; hasil perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

Isi Keputusan Menteri tentang Pemotongan

• Keputusan Menteri yang menetapkan hasil perhitungan minimal memuat: nama daerah, jumlah Tunggakan, besaran dan tahapan pemotongan DBH dan/atau DAU, waktu pelaksanaan pemotongan, serta kode akun pemotongan dan/atau penyaluran kembali dana hasil pemotongan.

Pelaksanaan Pemotongan

• KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan pemotongan DBH dan/atau DAU berdasarkan Keputusan Menteri; pemotongan dilaksanakan pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DBH dan/atau DAU.
• Pelaksanaan pemotongan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pemberitahuan Realisasi Pemotongan

• Setelah pelaksanaan pemotongan, Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan realisasi pemotongan DBH dan/atau DAU kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
• Contoh format surat pemberitahuan realisasi dan contoh format berita acara rekonsiliasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pencatatan dan Pembayaran Dana Hasil Pemotongan

• Dana hasil pemotongan DBH dan/atau DAU untuk penyelesaian Tunggakan dicatat menggunakan kode akun penerimaan nonanggaran dan merupakan komponen penerimaan dana perhitungan pihak ketiga sebagai bagian dari Iuran Pemerintah Daerah.
• Tata cara pembayaran dana perhitungan pihak ketiga kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai dana perhitungan pihak ketiga.

Ketentuan Peralihan

• Permintaan pemotongan DBH dan/atau DAU yang telah diajukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pencabutan dan Ketentuan Penutup

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Peraturan ini memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan Berlaku

• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DISCLAIMER: Konten di generate oleh AI, selalu pastikan dengan dokumen aslinya