Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PP 2 TAHUN 2011 - Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 2 TAHUN 2011

PP 2 TAHUN 2011

Indonesia
05 Jan 2011
Dicabut

Fulltext (273 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 2 TAHUN 2011

Judul

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Nomor

2

Tahun

2011

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

KAWASAN EKONOMI PENYELENGGARAAN KHUSUS

Tanggal Penetapan

05 Jan 2011

Tanggal Pengundangan

05 Jan 2011

Tanggal Berlaku

05 Jan 2011 - 08 Jan 2020

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, LN;3.2011

Bahasa

Indonesia

Lokasi

Biro Hukum

08 Mar 2020
Dicabut dengan PP 1 TAHUN 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
03 Des 2012
Diubah dengan PP 100 TAHUN 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PP 40 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat

PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan