Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

PP 35 TAHUN 2004 - Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
PP 35 TAHUN 2004

PP 35 TAHUN 2004

Indonesia
14 Okt 2004
Berlaku

Fulltext (500 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

PP 35 TAHUN 2004

Judul

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Nomor

35

Tahun

2004

Jenis Peraturan

Peraturan Pemerintah

Singkatan Jenis

PP

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

MINYAK DAN GAS BUMI KEGIATAN USAHA HULU

Tanggal Penetapan

14 Okt 2004

Tanggal Pengundangan

14 Okt 2004

Tanggal Berlaku

14 Okt 2004 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LL, LN;123.2004

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

01 Sep 2009
Diubah dengan PP 55 TAHUN 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
10 Sep 2005
Diubah dengan PP 34 TAHUN 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PERPRES 9 TAHUN 2013

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PP 42 TAHUN 2002

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PERPRES 95 TAHUN 2012

Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

06/PMK.010/2005

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.