Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14246

UU 18 TAHUN ~1997 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
UU 18 TAHUN ~1997

UU 18 TAHUN ~1997

Indonesia
23 Mei 1997
Dicabut

Fulltext (301 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

UU 18 TAHUN ~1997

Judul

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Nomor

18

Tahun

1997

Jenis Peraturan

Undang-Undang

Singkatan Jenis

UU

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Indonesia

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

Tanggal Penetapan

23 Mei 1997

Tanggal Pengundangan

23 Mei 1997

Tanggal Berlaku

23 Mei 1997 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

LN;41.1997, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

15 Sep 2009
Dicabut dengan UU 28 TAHUN 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20 Des 2000
Diubah dengan UU 34 TAHUN 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PP 69 TAHUN 2010

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai