Kamus Hukum

Ayat (1) Pengertian dikuasai oleh negara

Ayat (1) Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan penerbangan yang perwujudannya meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dalam aspek pengaturan, tercakup perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis yang antara lain berupa persyaratan keselamatan dan perizinan. Aspek pengendalian dilakukan baik di bidang pembangunan maupun operasi berupa pengarahan dan bimbingan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan penerbangan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam pengertian memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional, serta pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan penerbangan nasional yang lebih luas. Ayat (4) Cukup jelas

Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 1992

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, | Pemerintah,

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam PP 59 TAHUN 2007, UU 20 TAHUN 2008, dan 2 dokumen lainnya

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman | SAPPP

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Ditemukan dalam 179/PMK.05/2017

Sementara itu, realisasi Belanja Negara

Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp667,13 triliun, atau 95,43 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2009

Nomor Transaksi Penerimaan Negara | NTPN

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN adalah nomor tanda pembayaran /penyetoran ke Kas 5 Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement.

Ditemukan dalam 70/PMK.03/2015

Penerimaan Negara Bukan Pajak | PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. 3

Ditemukan dalam 248/PMK.05/2012

Pesawat Udara Negara

Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2009

Ekosistem Kewirausahaan

Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.

Ditemukan dalam PERPRES 2 TAHUN 2022

BRR

BRR adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Ditemukan dalam 121/PMK.03/2009

Transfer ke Daerah dan Dana Desa | TKDD

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021, 130/PMK.07/2019, dan 14 dokumen lainnya

Kamus Hukum

Ayat (1) Pengertian dikuasai oleh negara

Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 1992

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, | Pemerintah,

Ditemukan dalam PP 59 TAHUN 2007, UU 20 TAHUN 2008, dan 2 dokumen lainnya

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman | SAPPP

Ditemukan dalam 179/PMK.05/2017

Sementara itu, realisasi Belanja Negara

Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp667,13 triliun, atau 95,43 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2009

Nomor Transaksi Penerimaan Negara | NTPN

Ditemukan dalam 70/PMK.03/2015

Penerimaan Negara Bukan Pajak | PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah. 3

Ditemukan dalam 248/PMK.05/2012

Pesawat Udara Negara

Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2009

Ekosistem Kewirausahaan

Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.

Ditemukan dalam PERPRES 2 TAHUN 2022

BRR

BRR adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Ditemukan dalam 121/PMK.03/2009

Transfer ke Daerah dan Dana Desa | TKDD

Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021, 130/PMK.07/2019, dan 14 dokumen lainnya