JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)











    Kuasa Pengguna Anggaran | KPA

    Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan.

    Ditemukan dalam 139/PMK.06/2020
    Perlindungan TKI

    Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

    Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2013
    Pengesahan

    Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

    Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2000
    Militer

    Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2004
    Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

    Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Ditemukan dalam 187/PMK.07/2016, 250/PMK.07/2014, dan 2 dokumen lainnya
    Besarnya realisasi PNBP Lainnya

    Besarnya realisasi PNBP Lainnya adalah sebagai berikut: TA 2006 TA 2005 Penjualan Hasil Produksi, Sitaan Rp 388.908.924.399 Rp 1.642.772.961.321 Penjualan Aset 35.611.899.217 126.676.068.067 Pendapatan Sewa 69.889.864.639 46.745.554.376 Pendapatan Jasa 9.808.266.112.552 6.853.388.462.402 Pendapatan Bukan Pajak Luar Negeri 353.011.168.545 620.263.551.985 Pendapatan Bunga 4.785.279.335 2.114.544.871 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 74.413.840.000 108.756.403.431 85 Realisasi Penerimaan Hibah Rp1,83 triliun Realisasi Belanja Negara Rp667,13 triliun Komposisi Alokasi Belanja Negara Pendapatan On Redemption atas Pemb. Kembali Obligasi DN Jk. Pjg 51.575.792.275 225.101.490.488 Pendapatan Premium Obligasi Negara 1.731.248.733.000 0 Pendapatan Pendidikan 2.357.826.811.004 1.212.343.585.483 Pendapatan Lain-lain 21.627.670.780.630 12.747.697.302.739 Total Rp36.503.209.205.596 Rp23.585.859.925.163 Rincian lebih lanjut dari PNBP Lainnya dapat dilihat dalam Daftar

    Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2009
    Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama | Satgas Pemeriksaan Bersama

    Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama yang selanjutnya disebut Satgas Pemeriksaan Bersama adalah satuan tugas yang menjalankan fungsi pelaksanaan pemeriksaan atas Kontrak Kerja Sama dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang berasal dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    Ditemukan dalam 34/PMK.03/2018
    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, | RKA-KL,

    Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

    Ditemukan dalam 226/PMK.06/2011
    Anggaran pendidikan

    Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

    Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2012
    Mobilitas Penduduk

    Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

    Ditemukan dalam PERPRES 153 TAHUN 2014
    • 1
    • ...
    • 329
    • 330
    • 331
    • ...
    • 1000