JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Dokumen Pengadaan

    Dokumen Pengadaan adalah dokumen pemilihan Penyedia dengan metode penunjukan langsung yang disusun sesuai Standar Dokumen Pengadaan dan ditetapkan oleh pelaksana pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

    Ditemukan dalam 151/PMK.03/2018
    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman | DIPA-PP

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat DIPA-PP adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA-PP.

    Ditemukan dalam 121/PMK.05/2016
    Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar | PPSPM

    Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM.

    Ditemukan dalam 253/PMK.05/2012
    Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah | Pemerintah

    Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

    Ditemukan dalam PP 73 TAHUN 2005
    DIPA Induk

    DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I atau yang dipersamakan dengan Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).

    Ditemukan dalam 143/PMK.05/2018
    Penilaian Kesesuaian

    Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi persyaratan acuan.

    Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2021
    Direktur Utama

    Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi;

    Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 1985
    Bupati

    Bupati adalah Bupati Magelang dan Bupati Kulon Progo.

    Ditemukan dalam PERPRES 58 TAHUN 2014
    Penyelenggara Pos

    Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.

    Ditemukan dalam 158/PMK.04/2017, 182/PMK.04/2016, dan 1 dokumen lainnya
    Otoritas yang Berwenang

    Otoritas yang Berwenang adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Pihak pengekspor yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap eksportir bersertifikat.

    Ditemukan dalam 209/PMK.04/2022
    • 1
    • ...
    • 429
    • 430
    • 431
    • ...
    • 1000