JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.004 detik
Thumbnail
REGISTRASI KEPABEANAN | HIMPUNAN PERATURAN
PER-10/BC/2014

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

  • Ditetapkan: 30 Mei 2014
  • Diundangkan: 01 Jan 1900
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | REGISTRASI KEPABEANAN
PER-04/BC/2017

Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan

  • Ditetapkan: 14 Feb 2017
  • Diundangkan: 01 Jan 1900
Thumbnail
Tidak Berlaku
TENTARA ANGKATAN DARAT | PENSIUN
PP 2 TAHUN 1951

Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat.

  • Ditetapkan: 08 Jan 1951
  • Diundangkan: 08 Jan 1951
Thumbnail
BURSA
UU 15 TAHUN 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) Sebagai Undang- Undang

  • Ditetapkan: 26 Sep 1952
  • Diundangkan: 26 Sep 1952
Thumbnail
TANAH NEGARA | PENGUASAAN
PP 8 TAHUN 1953

Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

  • Ditetapkan: 24 Jan 1953
  • Diundangkan: 24 Jan 1953
Thumbnail
PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN
UU 34 TAHUN 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant").

  • Ditetapkan: 13 Nov 1954
Thumbnail
PERUBAHAN | ICW
UUDrt 3 TAHUN 1954

Mengubah Indonesische Comtabiliteitswet (Stbl.1925 No.488) dan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl.1927 No.419)

  • Ditetapkan: 04 Des 1954
Thumbnail
PEMBEBASAN | BEA MASUK
PP 8 TAHUN 1957

Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional.

  • Ditetapkan: 01 Mar 1957
Thumbnail
JABATAN | PENGGANTI
UU 29 TAHUN 1957

Pejabat yang Menjalankan Jabatan Pekerjaan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Berhalangan

  • Ditetapkan: 08 Okt 1957
  • Diundangkan: 08 Okt 1957
Thumbnail
PEJABAT | TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN
UU 29 TAHUN 1957

Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalanga...

  • Ditetapkan: 08 Okt 1957
  • Diundangkan: 08 Okt 1957
  • 1
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??