JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15825 (Release-33)

    Ditemukan 382 hasil yang relevan dengan "pengelolaan utang negara "
    Dalam 0.012 detik
    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | MEKANISME REKENING KHUSUS | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    78/PMK.05/2011

    Penyelesaian Backlog atas Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang Ineligible.

    • Ditetapkan: 12 Apr 2011
    • Diundangkan: 12 Apr 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BMN | AMORTISASI | ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
    251/PMK.06/2015

    Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | INFRASTRUKTUR
    148/PMK.08/2017

    Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jaka...

    • Ditetapkan: 01 Nov 2017
    • Diundangkan: 01 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    SALDO ANGGARAN LEBIH | TATACARA PENGGUNAAN
    188/PMK.08/2011

    Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2011
    • Diundangkan: 23 Nov 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
    188/PMK.05/2018

    Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
    80/PMK.05/2016

    Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    • Ditetapkan: 16 Mei 2016
    • Diundangkan: 16 Mei 2016
    Thumbnail
    LAPORAN KEUANGAN | BADAN LAYANAN UMUM
    217/PMK.05/2015

    Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 02 Des 2015
    • Diundangkan: 02 Des 2015
    Thumbnail
    PENGGUNA BARANG | PENDELEGASIAN KEWENANGAN
    4/PMK.06/2015

    Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

    • Ditetapkan: 06 Jan 2015
    • Diundangkan: 07 Jan 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    RUMAH SUSUN SEDERHANA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 20 TAHUN 2011

    Rumah Susun

    • Ditetapkan: 10 Nov 2011
    • Diundangkan: 10 Nov 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PINJAMAN DALAM NEGERI
    211/PMK.08/2011

    Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Des 2011
    • Diundangkan: 12 Des 2011

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 17
    • 18
    • 19
    • ...
    • 39
    Quick Look - ??