JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 471 hasil yang relevan dengan "sanksi administrasi "
Dalam 0.007 detik
Thumbnail
SURAT TAGIHAN UTANG CUKAI | TATACARA PENGAJUAN
117/PMK.04/2008

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi ...

  • Ditetapkan: 15 Agu 2008
  • Diundangkan: 15 Agu 2008
Thumbnail
KEPABEANAN | TATACARA PENETAPAN TARIF
51/PMK.04/2008

Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 11 Apr 2008
  • Diundangkan: 11 Apr 2008
  • Konsolidasi
Thumbnail
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK | SANKSI ADMINSTRASI
537/KMK.04/2000

Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Jangka Wakt...

  • Ditetapkan: 22 Des 2000
  • Diundangkan: 22 Des 2000
Thumbnail
Tidak Berlaku
SANKSI ADMINISTRASI | TATACARA
689/KMK.05/1996

Tatacara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan

  • Ditetapkan: 18 Des 1996
  • Diundangkan: 18 Des 1996
Thumbnail
PIUTANG DENDA ADMINISTRASI | TATACARA
483/KMK.05/2000

Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No.234/KMK.05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, Bunga dan Pajak dalam Rang...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2000
  • Diundangkan: 17 Nov 2000
Thumbnail
PERUBAHAN | PENYETORAN PAJAK
68/PMK.03/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian...

  • Ditetapkan: 12 Mei 2017
  • Diundangkan: 12 Mei 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGURANGAN | SANKSI ADMINISTRASI
197/PMK.03/2015

Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan , dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbit...

  • Ditetapkan: 02 Nov 2015
  • Diundangkan: 02 Nov 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BEA DAN CUKAI | PERUBAHAN
147/PMK.04/2009

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetap...

  • Ditetapkan: 04 Sep 2009
  • Diundangkan: 04 Sep 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGEMBALIAN | DENDA
113/PMK.04/2008

Pengembalian Cukaii dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda

  • Ditetapkan: 15 Agu 2008
  • Diundangkan: 15 Agu 2008
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PERUBAHAN KETIGA
61/PMK.04/2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Sert...

  • Ditetapkan: 06 Jun 2018
  • Diundangkan: 21 Jun 2018

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 48

Loading...
Quick Look - ??
  • sanksi administrasi pajak...
  • pengawasan keuangan negara...
  • pelanggaran peraturan perpajakan...
  • kepatuhan perpajakan...
  • penegakan hukum keuangan...