31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 3

PP 23 TAHUN 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

• Ditetapkan: 01 Feb 2010
• Diundangkan: 01 Feb 2010

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 3

141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Agu 2009
• Diundangkan: 31 Agu 2009

PP 24 TAHUN 2005

Standar Akuntansi Pemerintah

• Ditetapkan: 13 Jun 2005
• Diundangkan: 13 Jun 2005

UU 15 TAHUN 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang.

• Ditetapkan: 17 Apr 2002
• Diundangkan: 17 Apr 2002

Relevan terhadapPasal 29

Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

• Ditetapkan: 02 Jul 2001
• Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadapPasal 4, Pasal 10, dan Pasal 16

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

PP 35 TAHUN 2002

Dana Reboisasi

• Ditetapkan: 08 Jun 2002
• Diundangkan: 08 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 12

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 5, Pasal 4, dan Pasal 2