JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 91 hasil yang relevan dengan "proyeksi pengeluaran negara "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
106/PMK.07/2018

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2018
  • Diundangkan: 03 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
117/PMK.07/2017

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Mak...

  • Ditetapkan: 25 Agu 2017
  • Diundangkan: 25 Agu 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PERUBAHAN
191/PMK.07/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07 /2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bat...

  • Ditetapkan: 08 Des 2017
  • Diundangkan: 08 Des 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
132/PMK.07/2016

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Mak...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2016
  • Diundangkan: 31 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
153/PMK.07/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2016
  • Diundangkan: 18 Okt 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEFISIT ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2016
153/PMK.07/2015

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2015
  • Diundangkan: 07 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | DEFISIT ANGGARAN
222/PMK.07/2015

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran ...

  • Ditetapkan: 08 Des 2015
  • Diundangkan: 14 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
40/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERENCANAAN KAS | PENERIMAAN
    277/PMK.05/2014

    Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    125/PMK.07/2013

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 30 Agu 2013
    • Diundangkan: 30 Agu 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • ...
    • 10

    Loading...
    Quick Look - ??
    • proyeksi belanja negara...
    • analisis anggaran pemerintah...
    • strategi pengelolaan keuangan publik...
    • perencanaan fiskal jangka menengah...
    • dampak pengeluaran negara terhadap perekonomian...