JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.309 hasil yang relevan dengan "Pajak "
    Dalam 0.008 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
    239/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang...

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PIUTANG PAJAK
    240/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010
    Thumbnail
    DANA BAGI HASIL | TAHUN ANGGARAN 2011
    244/PMK.07/2010

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010
    Thumbnail
    TRANSAKSI MURABAHAH | PERBANKAN SYARIAH
    251/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 28 Des 2010
    • Diundangkan: 28 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH | PT. PERTAMINA (PERSERO)
    252/PMK.03/2010

    Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kil...

    • Ditetapkan: 28 Des 2010
    • Diundangkan: 28 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH
    253/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di dalam Negeri dan atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandu...

    • Ditetapkan: 28 Des 2010
    • Diundangkan: 28 Des 2010
    Thumbnail
    PELUNASAN | PENGHASILAN KENA PAJAK
    PP 94 TAHUN 2010

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2010
    • Diundangkan: 30 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN | PEJABAT NEGARA
    262/PMK.03/2010

    Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi B...

    • Ditetapkan: 31 Des 2010
    • Diundangkan: 31 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BARANG KENA PAJAK | TATACATA PERHITUNGAN
    40/PMK.03/2010

    Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa ...

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TATACARA PEMOTONGAN | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
    111/PMK.03/2010

    Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 57
    • 58
    • 59
    • ...
    • 331
    Quick Look - ??