141/PMK.010/2009

Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Agu 2009
• Diundangkan: 31 Agu 2009

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

Relevan terhadapPasal 11

Kpres 42 TAHUN 2002

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Ditetapkan: 28 Jun 2002
• Diundangkan: 28 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 14

PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

• Ditetapkan: 19 Mei 2008
• Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadapPasal 7

PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

PP 69 TAHUN 1991

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

• Ditetapkan: 23 Des 1991
• Diundangkan: 23 Des 1991

Relevan terhadapPasal 21

815/KMK.012/1985

Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/KMK.012/1984 Tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Kont...

• Ditetapkan: 27 Sep 1985
• Diundangkan: 27 Sep 1985

Relevan terhadapMenimbang dan Memutuskan

Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Rapika Erawati S.H.

• Diterbitkan: 21 Des 2021

Relevan terhadapHalaman 1 dan Halaman 2