JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.009 detik
    Thumbnail
    PERUBAHAN | INDUSTRI TERTENTU
    202/PMK.010/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 27 Des 2016
    • Diundangkan: 27 Des 2016
    Thumbnail
    TARIF BLU | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN | TARIF LAYANAN BLU
    206/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang...

    • Ditetapkan: 27 Des 2016
    • Diundangkan: 27 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | KEPABEANAN
    211/PMK.04/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2016
    • Diundangkan: 29 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
    207/PMK.010/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan...

    • Ditetapkan: 28 Des 2016
    • Diundangkan: 28 Des 2016
    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
    208/PMK.07/2016

    Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 29 Des 2016
    • Diundangkan: 29 Des 2016
    Thumbnail
    VETERAN REPUBLIK INDONESIA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    229/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka ...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PERUBAHAN
    228/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ Pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PERUBAHAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
    219/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PIHAK KETIGA | DANA PERHITUNGAN
    226/PMK.05/2016

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2014 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    • 1
    • ...
    • 967
    • 968
    • 969
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??