JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 367 hasil yang relevan dengan "analisis keadilan sosial dalam sistem pajak "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PERDAGANGAN
PMK 37 TAHUN 2025

Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pi...

  • Ditetapkan: 11 Jun 2025
  • Diundangkan: 14 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
PER-9/PJ/2025

Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak dalam rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
INS-1/BC/2025

Mekanisme Penetapan Parameter Targeting Berdasarkan Manajemen Risiko Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor Barang Kiriman

  • Ditetapkan: 29 Apr 2025
  • Diundangkan: 29 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGAWASAN | WAJIB PAJAK
PMK 111 TAHUN 2025

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

  • Ditetapkan: 30 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN
2/PMK.09/2023

Komite Pengawas Perpajakan

  • Ditetapkan: 16 Jan 2023
  • Diundangkan: 17 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
PMK 43 TAHUN 2024

Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024
Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 176 TAHUN 2023

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 37

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis keadilan sosial pajak...
  • evaluasi pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan...
  • reformasi pajak untuk kesejahteraan masyarakat...
  • transparansi sistem perpajakan dan keadilan...
  • dampak kebijakan pajak terhadap kelompok berpendapatan rendah...