PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

• Ditetapkan: 30 Des 2024
• Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadapHalaman 25

PMK 30 TAHUN 2024

Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 20...

• Ditetapkan: 15 Mei 2024
• Diundangkan: 30 Mei 2024

Relevan terhadapPasal 2

9/PMK.06/2023

Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/ atau Tindakan Layanan Publik Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

• Ditetapkan: 31 Jan 2023
• Diundangkan: 02 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 1

PP 55 TAHUN 2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

• Ditetapkan: 20 Des 2022
• Diundangkan: 20 Des 2022

PP 28 TAHUN 2022

Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

• Ditetapkan: 31 Agu 2022
• Diundangkan: 31 Agu 2022

Relevan terhadapPasal 1

PMK 89 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung

• Ditetapkan: 31 Agu 2023
• Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadapMemutuskan

UU 7 TAHUN 2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

• Ditetapkan: 29 Okt 2021
• Diundangkan: 29 Okt 2021

PP 14 TAHUN 2005

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 12 Mar 2005
• Diundangkan: 12 Mar 2005
• Konsolidasi

UU 37 TAHUN 2004

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

• Ditetapkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 308

UU 16 TAHUN 2001

Yayasan.

• Ditetapkan: 06 Agu 2001
• Diundangkan: 06 Agu 2001

Relevan terhadapPasal 54