PP 2 TAHUN 1951

Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/Piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat. ...

• Ditetapkan: 08 Jan 1951
• Diundangkan: 08 Jan 1951

UU 15 TAHUN 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) Sebagai Undang- Undang ...

• Ditetapkan: 26 Sep 1952
• Diundangkan: 26 Sep 1952

PP 8 TAHUN 1953

Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

• Ditetapkan: 24 Jan 1953
• Diundangkan: 24 Jan 1953

UU 34 TAHUN 1954

Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant").

UUDrt 3 TAHUN 1954

Mengubah Indonesische Comtabiliteitswet (Stbl.1925 No.488) dan Indonesische Bedrijvenwet (Stbl.1927 No.419) ...

PP 8 TAHUN 1957

Pembebasan Dari Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional.

UU 29 TAHUN 1957

Pejabat yang Menjalankan Jabatan Pekerjaan Presiden Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Berhalangan ...

• Ditetapkan: 08 Okt 1957
• Diundangkan: 08 Okt 1957

UU 29 TAHUN 1957

Pejabat yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalanga ...

• Ditetapkan: 08 Okt 1957
• Diundangkan: 08 Okt 1957

UU 72 TAHUN 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang. ...

UU 73 TAHUN 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan ...

• Ditetapkan: 20 Sep 1958
• Diundangkan: 20 Sep 1958