121/PMK.07/2020

121/PMK.07/2020 - Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 | JDIH Kementerian Keuangan

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2020 ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, Nomor 56 Tahun 2018, dan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengendalian defisit dan pinjaman daerah. Tujuannya adalah menetapkan batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), batas maksimal defisit APBD per daerah, serta batas maksimal kumulatif pinjaman daerah untuk tahun anggaran 2021 guna menjaga kesehatan fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.

Pokok-Pokok Pengaturan

Definisi dan Ketentuan Umum
- Menjelaskan istilah penting seperti Daerah Otonom, Pemerintah Daerah, APBD, defisit APBD, kapasitas fiskal daerah, pinjaman daerah, dan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD
- Ditentukan sebesar 0,34% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran 2021.
- Defisit yang dihitung adalah yang dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman PEN daerah.
Batas Maksimal Defisit APBD per Daerah
- Ditentukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah:
  - Sangat tinggi: 5,8% dari pendapatan daerah
  - Tinggi: 5,6%
  - Sedang: 5,4%
  - Rendah: 5,2%
  - Sangat rendah: 5%
- Defisit ini juga dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman PEN daerah.
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
- Ditetapkan sebesar 0,34% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2021.
- Termasuk pinjaman untuk pembiayaan pengeluaran dan pinjaman PEN daerah.
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD
- Pelampauan batas maksimal defisit harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- Persetujuan diberikan jika batas kumulatif defisit dan pinjaman tidak terlampaui, pinjaman telah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, rasio kemampuan pengembalian pinjaman minimal 2,5, dan sisa pinjaman tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- Kepala daerah wajib mengajukan permohonan pelampauan dengan melampirkan dokumen pendukung.
Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah
- Pemerintah daerah wajib melaporkan rencana defisit APBD dan posisi kumulatif pinjaman serta kewajiban pembayaran kembali setiap semester kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan melakukan pemantauan terhadap daerah yang menganggarkan pinjaman untuk membiayai defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan.
- Pemantauan pinjaman PEN daerah dilakukan sesuai peraturan khusus.
Ketentuan Teknis dan Administrasi
- Format surat permohonan pelampauan defisit, ringkasan rancangan APBD, rencana penarikan pinjaman, laporan posisi pinjaman, dan laporan rencana defisit APBD diatur dalam lampiran peraturan.
- Peraturan ini mencabut dan menggantikan sejumlah peraturan menteri keuangan sebelumnya terkait batas maksimal defisit dan pinjaman daerah.
Ketentuan Penutup
- Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 September 2020).
- Mengatur pengundangan dan pencabutan peraturan terdahulu yang relevan.

PMK 75 TAHUN 2024

18 Okt 2024

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

PMK 87 TAHUN 2024

06 Nov 2024

Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah

16 Des 2022
Dicabut dengan 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023
01 Sep 2020
Mencabut 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010.
01 Sep 2020
Mencabut 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.
01 Sep 2020
Mencabut 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.
01 Sep 2020
Mencabut 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.
01 Sep 2020
Mencabut 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.
01 Sep 2020
Mencabut 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015.
01 Sep 2020
Mencabut 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.
01 Sep 2020
Mencabut 153/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.
01 Sep 2020
Mencabut 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
01 Sep 2020
Mencabut 191/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07 /2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
01 Sep 2020
Mencabut 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.
01 Sep 2020
Mencabut 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.
01 Sep 2020
Mencabut 222/PMK.07/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Definisi dan Ketentuan Umum
- Menjelaskan istilah penting seperti Daerah Otonom, Pemerintah Daerah, APBD, defisit APBD, kapasitas fiskal daerah, pinjaman daerah, dan pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD
- Ditentukan sebesar 0,34% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun anggaran 2021.
- Defisit yang dihitung adalah yang dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman PEN daerah.
Batas Maksimal Defisit APBD per Daerah
- Ditentukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah:
  - Sangat tinggi: 5,8% dari pendapatan daerah
  - Tinggi: 5,6%
  - Sedang: 5,4%
  - Rendah: 5,2%
  - Sangat rendah: 5%
- Defisit ini juga dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman PEN daerah.
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah
- Ditetapkan sebesar 0,34% dari proyeksi PDB tahun anggaran 2021.
- Termasuk pinjaman untuk pembiayaan pengeluaran dan pinjaman PEN daerah.
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD
- Pelampauan batas maksimal defisit harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- Persetujuan diberikan jika batas kumulatif defisit dan pinjaman tidak terlampaui, pinjaman telah mendapat persetujuan dan pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, rasio kemampuan pengembalian pinjaman minimal 2,5, dan sisa pinjaman tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- Kepala daerah wajib mengajukan permohonan pelampauan dengan melampirkan dokumen pendukung.
Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah
- Pemerintah daerah wajib melaporkan rencana defisit APBD dan posisi kumulatif pinjaman serta kewajiban pembayaran kembali setiap semester kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan melakukan pemantauan terhadap daerah yang menganggarkan pinjaman untuk membiayai defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan.
- Pemantauan pinjaman PEN daerah dilakukan sesuai peraturan khusus.
Ketentuan Teknis dan Administrasi
- Format surat permohonan pelampauan defisit, ringkasan rancangan APBD, rencana penarikan pinjaman, laporan posisi pinjaman, dan laporan rencana defisit APBD diatur dalam lampiran peraturan.
- Peraturan ini mencabut dan menggantikan sejumlah peraturan menteri keuangan sebelumnya terkait batas maksimal defisit dan pinjaman daerah.
Ketentuan Penutup
- Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 September 2020).
- Mengatur pengundangan dan pencabutan peraturan terdahulu yang relevan.

16 Des 2022
Dicabut dengan 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023
01 Sep 2020
Mencabut 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010.
01 Sep 2020
Mencabut 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011.
01 Sep 2020
Mencabut 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.
01 Sep 2020
Mencabut 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.
01 Sep 2020
Mencabut 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.
01 Sep 2020
Mencabut 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015.
01 Sep 2020
Mencabut 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.
01 Sep 2020
Mencabut 153/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016.
01 Sep 2020
Mencabut 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
01 Sep 2020
Mencabut 191/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.07 /2016 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.
01 Sep 2020
Mencabut 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.
01 Sep 2020
Mencabut 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019.
01 Sep 2020
Mencabut 222/PMK.07/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2015

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Produk Hukum Terkait

Riwayat Dokumen (14)

Kutip Dokumen Ini

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Pokok-Pokok Pengaturan

Riwayat Dokumen (14)

Kutip Dokumen Ini

Produk Hukum Terkait