224/PMK.07/2017

224/PMK.07/2017 - Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. | JDIH Kementerian Keuangan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas pokok materi pengaturan224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan Kemenkeu di masa mendatang.

16 Mei 2024
Dicabut dengan PMK 29 TAHUN 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
24 Feb 2023
Dicabut sebagian dengan 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023
20 Mei 2022
Diubah dengan 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
29 Des 2021
Dicabut sebagian dengan 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah
29 Des 2017
Mencabut 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/ Pmk.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
29 Des 2017
Mencabut 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
29 Des 2017
Mencabut 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
29 Des 2017
Mencabut 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Informasi!

Informasi!

Informasi!

Informasi!

Riwayat Dokumen (8)