Kamus Hukum

Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Ditemukan dalam PP 9 TAHUN 2003

Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang.

Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 1999

Penerima Jaminan

Penerima Jaminan adalah badan usaha, lembaga keuangan nasional, lembaga keuangan internasional, atau pihak lain yang mengadakan kerja sama penyediaan infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur dengan terjamin.

Ditemukan dalam 148/PMK.08/2022

Kejuaraan Tingkat Internasional

Kejuaraan Tingkat Internasional adalah kejuaraan antar atlet negara tingkat asia tenggara, asia, dan dunia untuk satu cabang olahraga tertentu.

Ditemukan dalam PERPRES 15 TAHUN 2016

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, | Pemerintah,

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 4 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2013

Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2021

Rekening Dana Tapera

Rekening Dana Tapera adalah rekening yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Badan Pengelola Tapera yang didalamnya terdapat subrekening atas nama Peserta untuk menampung pembayaran Simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah dan hasil pemupukannnya.

Ditemukan dalam PP 25 TAHUN 2020

Jadwal retensi

Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1997

Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2008

Tanggal Penerbitan Obligasi

Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

Ditemukan dalam 142/PMK.08/2019 dan 168/PMK.08/2016

Kamus Hukum

Pegawai Negeri Sipil Pusat

Ditemukan dalam PP 9 TAHUN 2003

Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 1999

Penerima Jaminan

Ditemukan dalam 148/PMK.08/2022

Kejuaraan Tingkat Internasional

Kejuaraan Tingkat Internasional adalah kejuaraan antar atlet negara tingkat asia tenggara, asia, dan dunia untuk satu cabang olahraga tertentu.

Ditemukan dalam PERPRES 15 TAHUN 2016

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, | Pemerintah,

Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2013

Usaha Kecil

Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2021

Rekening Dana Tapera

Ditemukan dalam PP 25 TAHUN 2020

Jadwal retensi

Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1997

Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2008

Tanggal Penerbitan Obligasi

Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

Ditemukan dalam 142/PMK.08/2019 dan 168/PMK.08/2016