JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)











    Jenjang Pendidikan

    Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

    Ditemukan dalam PP 57 TAHUN 2021
    Pejabat Administrasi

    Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.

    Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2017
    Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi

    Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi adalah pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu/sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu.

    Ditemukan dalam 11/PMK.07/2016 dan 17/PMK.09/2019
    Penataan ruang

    Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

    Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2011, PERPRES 81 TAHUN 2014, dan 5 dokumen lainnya
    Dasar pemikiran yang dipakai untuk menyusun Peraturan Pemerintah ini

    Dasar pemikiran yang dipakai untuk menyusun Peraturan Pemerintah ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,yang telah memuat kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok pembinaan pengairan bagi Negara Republik Indonesia untuk pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut, khususnya berlandaskan pada

    Ditemukan dalam PP 22 TAHUN 1982
    Harga Patokan Ekspor | HPE

    Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.

    Ditemukan dalam 128/PMK.011/2011, 67/PMK.011/2010, dan 1 dokumen lainnya
    Susunan jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI

    Susunan jabatan dan kepangkatan Perwira Tinggi di lingkungan TNI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

    Ditemukan dalam PERPRES 62 TAHUN 2016
    Surat Keterangan Asal Back-to-Back | SKA Back-to-Back

    Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA Form AJ yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

    Ditemukan dalam 71/PMK.04/2021
    Hak Asasi Manusia

    Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

    Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2000
    Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

    Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

    Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2022
    • 1
    • ...
    • 742
    • 743
    • 744
    • ...
    • 1000