JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Kamus Hukum



FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)











Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ditemukan dalam 159/PMK.01/2012
Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis | Yurisdiksi Partisipan

Yurisdiksi yang Berpartisipasi dalam Pertukaran Informasi Secara Otomatis yang selanjutnya disebut Yurisdiksi Partisipan adalah Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

Ditemukan dalam 19/PMK.03/2018 dan 70/PMK.03/2017
SPM Rekening Khusus

SPM Rekening Khusus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersumber dari PHLN dengan cara penarikan rekening khusus.

Ditemukan dalam 223/PMK.05/2013
Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. 3

Ditemukan dalam PP 65 TAHUN 2015
Menteri

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2010, PP 21 TAHUN 2010, dan 1 dokumen lainnya
Pajak Penghasilan, | PPh,

Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang PPh.

Ditemukan dalam 231/PMK.03/2019
Ukuran logo ITS

Ukuran logo ITS adalah sebagai berikut: 47 C. BENDERA ITS

Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2015
Persebaran penduduk

Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 1992
Kwartir

Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.

Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2010
Menteri

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

Ditemukan dalam PP 33 TAHUN 1998
  • 1
  • ...
  • 977
  • 978
  • 979
  • ...
  • 1000