JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 1.182 hasil
    Dalam 0.005 detik
    Thumbnail
    DASAR PELUNASAN | BEA MASUK
    500/KMK.014/2000

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 27 Nopember S/D 3...

    • Ditetapkan: 27 Nov 2000
    • Diundangkan: 27 Nov 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PEMBAYARAN | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
    517/KMK.04/2000

    Penunjukan Tempat dan Tatacara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KERINGANAN | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
    518/KMK.04/2000

    Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    HARTA BERWUJUD | KONTRAKTOR PERTAMINA
    521/KMK.04/2000

    Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor yang Melakukan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi dalam...

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENENTUAN | HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
    516/KMK.04/2000

    Tatacara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | PENERIMAAN BPHTB
    519/KMK.04/2000

    Tatacara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah dan Daerah

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HARTA BERWUJUD | PENYUSUTAN
    520/KMK.04/2000

    Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERHITUNGAN | WAJIB PAJAK
    522/KMK.04/2000

    Penghitungan Besarnya Angsuran Pph dalam Tahun Pajak Berjalan Yg Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Bumn. ...

    • Ditetapkan: 14 Des 2000
    • Diundangkan: 14 Des 2000
    Thumbnail
    NILAI KURS | DASAR PELUNASAN
    525/KMK.014/2000

    Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 18 Desember S/D 3...

    • Ditetapkan: 18 Des 2000
    • Diundangkan: 18 Des 2000
    Thumbnail
    PIUTANG PAJAK | KANWIL VIII PAJAK
    527/KMK.04/2000

    Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Wilayah Viii Ditjen Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Aceh

    • Ditetapkan: 20 Des 2000
    • Diundangkan: 20 Des 2000
    • 1
    • ...
    • 67
    • 68
    • 69
    • ...
    • 119
    Quick Look - ??