JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.005 hasil
    Dalam 0.004 detik
    Thumbnail
    PERUSAHAAN NEGARA | KELONGGARAN PERPAJAKAN
    PP 6 TAHUN 1971

    Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Negara yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perse...

    • Ditetapkan: 09 Feb 1971
    Thumbnail
    PENGADILAN TINGGI | HAK ATAS TANAH
    PP 39 TAHUN 1973

    Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.

    • Ditetapkan: 17 Nov 1973
    • Diundangkan: 17 Nov 1973
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI | USAHA SWASTA
    PP 6 TAHUN 1974

    Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.

    • Ditetapkan: 05 Mar 1974
    • Diundangkan: 05 Mar 1974
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | CUTI
    PP 24 TAHUN 1976

    Cuti Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 23 Des 1976
    • Diundangkan: 23 Des 1976
    Thumbnail
    GAJI | PERATURAN
    PP 7 TAHUN 1977

    Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 01 Mar 1977
    Thumbnail
    GAJI | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 7TAHUN~1977

    Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

    • Ditetapkan: 01 Mar 1977
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYAKIT HEWAN | PEMBERANTASAN
    PP 15 TAHUN 1977

    Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan

    • Ditetapkan: 16 Mar 1977
    • Diundangkan: 16 Mar 1977
    Thumbnail
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | PEMBERHENTIAN
    PP 32 TAHUN 1979

    Pemberhentian Peagawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 29 Sep 1979
    • Diundangkan: 29 Sep 1979
    Thumbnail
    PERUSAHAAN PERSEROAN | GALANGAN KAPAL
    PP 4 TAHUN 1980

    Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

    • Ditetapkan: 28 Jan 1980
    Thumbnail
    ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA | JANDA/DUDANYA
    PP 10 TAHUN 1980

    Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya.

    • Ditetapkan: 13 Mar 1980
    • 1
    • ...
    • 8
    • 9
    • 10
    • ...
    • 101
    Quick Look - ??