JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.007 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    OTONOMI DAERAH | PENGURUSAN
    378/KMK.01/2004

    Pengurusan dan Penghapusan Piutang Negara pada Instansi Pemerintah Berkaitan dengan Otomoni Daerah

    • Ditetapkan: 06 Agu 2004
    • Diundangkan: 06 Agu 2004
    Thumbnail
    386/KMK.04/2004

    Pekerjaan Subkontrak Dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya Ke Kawasan Berikat

    • Ditetapkan: 31 Agu 2004
    • Diundangkan: 31 Agu 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | KAWASAN BERIKAT
    393/KMK.03/2004

    Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2004
    • Diundangkan: 31 Agu 2004
    Thumbnail
    TELEKOMUNIKASI | BAHAN BAKU
    398/KMK.01/2004

    Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku/Komponen untuk Pembuatan Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi oleh Industri Manufaktur Telekomun...

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERSEROAN TERBATAS | JASA PENILAI
    406/KMK.06/2004

    Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IMPOR | BEA MASUK ANTI DUMPING
    397/KMK.01/2004

    Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Carbon Black.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    SASARAN INFLASI | TAHUN 2005, 2006, DAN 2007
    399/KMK.011/2004

    Sasaran Inflasi Tahun 2005, 2006, dan 2007.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2005 | HARGA SATUAN UMUM
    427/KMK.02/2004

    Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005.

    • Ditetapkan: 14 Sep 2004
    • Diundangkan: 14 Sep 2004
    Thumbnail
    PENETAPAN WEWENANG | TAHUN ANGGARAN 2004
    444/KMK.02/2004

    Penetapan Wewenang Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Beserta Wewenang Kepala Kantor Instansi Ve...

    • Ditetapkan: 21 Sep 2004
    • Diundangkan: 21 Sep 2004
    Thumbnail
    PEMBEBASAN BEA MASUK | SUKU CADANG DAN KOMPONEN
    459/KMK.01/2004

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang.

    • Ditetapkan: 27 Sep 2004
    • Diundangkan: 27 Sep 2004
    • 1
    • ...
    • 528
    • 529
    • 530
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??