JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 980 hasil yang relevan dengan "kewajiban pembayaran "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENUNDAAN
UU 37 TAHUN 2004

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

  • Ditetapkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JAMINAN PEMERINTAH | BANK PERKREDITAN RAKYAT
PERPRES 43 TAHUN 2005

Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

  • Ditetapkan: 23 Mei 2005
  • Diundangkan: 23 Mei 2005
Thumbnail
BANK UMUM | KEWAJIBAN PEMBAYARAN
179/KMK.017/2000

Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

  • Ditetapkan: 26 Mei 2000
  • Diundangkan: 26 Mei 2000
Thumbnail
BANK UMUM | TATA CARA
17/PMK.05/2005

Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

  • Ditetapkan: 03 Mar 2005
  • Diundangkan: 03 Mar 2005
Thumbnail
PENGECUALIAN | FISKAL LUAR NEGERI
555/KMK.04/2000

Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri

  • Ditetapkan: 22 Des 2000
  • Diundangkan: 22 Des 2000
Thumbnail
BANK UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
85/KMK.06/2004

Pembentukan, Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

  • Ditetapkan: 27 Feb 2004
  • Diundangkan: 27 Feb 2004
Thumbnail
FISKAL LUAR NEGERI | PENGECUALIAN
SE SE-37/PJ.4/1995

Penegasan tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pph Bagi Orang Pribadi yang Bertolak Ke Luar Negeri (Seri Pph Pasal 25 No. 6)

  • Ditetapkan: 10 Jul 1995
Thumbnail
BANK UMUM | PENJAMINAN PEMERINTAH
68/PMK.05/2005

Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum untuk Periode 1 Juli 2005 Sampai dengan 21 Sept...

  • Ditetapkan: 10 Agu 2005
  • Diundangkan: 10 Agu 2005
Thumbnail
BANK UMUM | JAMINAN PEMERINTAH
58/PMK.05/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajib...

  • Ditetapkan: 12 Jul 2005
  • Diundangkan: 12 Jul 2005
Thumbnail
BANK UMUM | KEWAJIBAN PEMBAYARAN
84/KMK.06/2004

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewa...

  • Ditetapkan: 27 Feb 2004
  • Diundangkan: 27 Feb 2004
  • 1
  • 2
  • ...
  • 98

Loading...
Quick Look - ??
  • pembayaran pajak...
  • kewajiban fiskal...
  • pengelolaan anggaran negara...
  • transparansi keuangan publik...
  • tunjangan dan gaji pegawai negeri...