JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 568 hasil yang relevan dengan "pelaksanaan jaminan "
Dalam 0.006 detik
Thumbnail
PEMELIHARAAN KESEHATAN | MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU
36/PMK.02/2011

Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu.

  • Ditetapkan: 28 Feb 2011
  • Diundangkan: 28 Feb 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BANK UMUM | KEWAJIBAN PEMBAYARAN
179/KMK.017/2000

Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

  • Ditetapkan: 26 Mei 2000
  • Diundangkan: 26 Mei 2000
Thumbnail
BANK UMUM | TATA CARA
17/PMK.05/2005

Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

  • Ditetapkan: 03 Mar 2005
  • Diundangkan: 03 Mar 2005
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | LEMBAGA KEUANGAN | JAMINAN PEMERINTAH
189/PMK.08/2015

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kep...

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
BANK UMUM | JAMINAN PEMERINTAH
58/PMK.05/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajib...

  • Ditetapkan: 12 Jul 2005
  • Diundangkan: 12 Jul 2005
Thumbnail
BANK UMUM | KEWAJIBAN PEMBAYARAN
84/KMK.06/2004

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewa...

  • Ditetapkan: 27 Feb 2004
  • Diundangkan: 27 Feb 2004
Thumbnail
BANK UMUM | KEWAJIBAN PEMBAYARAN
189/KMK.06/2004

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhada...

  • Ditetapkan: 08 Apr 2004
  • Diundangkan: 08 Apr 2004
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | JAMINAN
37/PMK.02/2011

Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,...

  • Ditetapkan: 28 Feb 2011
  • Diundangkan: 28 Feb 2011
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PENERBITAN OBLIGASI | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
101/PMK.08/2018

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar Dari Bada...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2018
  • Diundangkan: 27 Agu 2018
Thumbnail
PEMBAYARAN | BANK DAGANG BALI
27/PMK.05/2005

Perubahan atas Kep.Men.Keu Nomor 371/KMK.06/2004 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Pt. Bank Dagang Bali (Dalam Liku...

  • Ditetapkan: 28 Apr 2005
  • Diundangkan: 28 Apr 2005
  • 1
  • 2
  • ...
  • 57

Loading...
Quick Look - ??
  • jaminan sosial...
  • pengelolaan risiko keuangan...
  • kebijakan perlindungan konsumen...
  • audit keuangan publik...
  • strategi investasi pemerintah...